Tetapi hal ini tidak menutup perdagangan cryptocurrency yang tampaknya berkembang di negara terpadat keempat di dunia ini. Berkembangnya perdagangan cryptocurrency dinilai juga disebabkan oleh celah yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Meskipun tidak ada data independen yang menunjukkan seberapa besar pasar kripto lokal, sumber industri yang berbicara kepada Reuters pada bulan Februari menempatkan volume perdagangan cryptocurrency pada level yang mungkin sama dengan pasar saham di Indonesia.

Binance, sebagai salah satu platform perdagangan aset digital terbesar di dunia, juga pastinya tak mau ketinggalan dengan geliat pasar cryptocurrency yang sudah dapat dilihat potensinya. Binance telah memilih strategi yang berbeda di Indonesia.

Binance memfokuskan diri pada dua jalan strategi pemasaran di Indonesia. Mendapatkan paparan terhadap aktivitas perdagangan aset digital di Indonesia, serta berusaha untuk mendapatkan paparan tersebut tanpa melalui rintangan birokrasi yang pastinya harus dilewati apabila ingin menjadi platform yang resmi di Indonesia.

Namun, hal ini tidak sejalan dengan apa yang didengungkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan OJK. OJK sendiri dengan tegas menyatakan bahwa platform pertukaran aset digital atau cryptocurrency, Binance, dipastikan tidak boleh beroperasi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena platform ini belum terdaftar sebagai bursa penukaran di Badan Pengawas Berjangka Komiditi (Bapebbti).

Bapebbti sendiri sudah menerbitkan izin pada tiga belas platform perdagangan di Indonesia. Yakni:

1. PT Cripto Indonesia Berkat,
2. Upbit Exchange Indonesia,
3. PT Tiga Inti Utama,
4. PT Indodax Nasional Indonesia,
5. PT Pintu Kemana Saja,
6. PT Zipmex Exchange Indonesia,
7. PT Bursa Cripto Prima,
8. PT Luno Indonesia Ltd,
9. PT Rekeningku Dotcom Indonesia,
10. PT Indonesia Digital Exchange,
11. PT Cipta Coin Digital,
12. PT Triniti Investama Berkat, dan
13. PT Plutonext Digital Aset.

Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatakan bahwa pihak OJK telah memanggil pihak Binance yang diwakili oleh pengurus dan pengacaranya. Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa platform Binance akan menghentikan kegiatannya di Indonesia hingga mengantongi izin resmi.

Baca juga: Bibit Meraih Pendanaan 65 Juta Dollar Untuk Pengembangan Platform Robo-Advisory

Tongam juga menyatakan bahwa pada Oktober 2020, Binance telah ditetapkan sebagai platform perdagangan cryptocurrency ilegal. Predikat ilegal tersebut disematkan karena Binance melakukan kegiatan perdagangan cryptocurrency tanpa mempunyai izin usaha dari instansi terkait. Menurut Tongam, standar bagi sebuah perusahaan agar dapat beroperasi di wilayah Indonesia adalah dengan mengantongi izin resmi dari instansi terkait dan Binance belum memiliki hal tersebut.

Tongam juga menjelaskan bahaya dari perusahaan tak berizin beroperasi di Indonesia. Perusahaan tersebut tidak ada yang mengawasinya di Indonesia. Data seperti kegiatan usaha, aliran dana, perlindungan konsumen sulit ditegakkan bila terjadi masalah. Investasi tanpa izin dan pengawasan di Indonesia, dapat dikategorikan sebagai investasi bodong, ujar Tongam.

The post Binance Dilarang di Indonesia, OJK: Investasi Bodong! appeared first on 101Wired.

Pada mulanya, hal ini disebabkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan OJK, yang memastikan bahwa OJK akan menerbitkan regulasi terkait bank digital di Indonesia.

Heru Kristiyana, Ketua Eksekutif Industri Perbankan OJK, dalam VIP Forum Digital Bank pada Kamis, (8/4/2021) menyatakan “Kami memang sedang menyiapkan rancangan POJK mengenai bank umum, di dalamnya juga akan mengatur pendirian bank baru, termasuk yang ingin mendirikan bank fully digital. OJK tidak mendikotomikan bank digital atau bank umum, di dalam Undang-Undang perbankan kita hanya mengenal dua bank, Bank Umum dan BPR.”

Heru juga menambahkan bahwa sudah ada beberapa bank umum di Indonesia yang mengajukan lisensi untuk menjadi bank digital di Indonesia. Penasaran siapa saja? Kali ini 101Wired akan membahasnya buat kamu.

Bank Digital di Indonesia

Perilaku masyarakat Indonesia kian bergeser dari tahun ke tahun. Digitalisasi semakin kentara di dalam kehidupan kita saat ini. Hampir semua aktivitas dapat dilakukan via smartphone, mulai dari berkomunikasi, bersosial media, menonton film, bekerja, jual-beli barang, serta transaksi banking pun juga dapat dilakukan melalui smartphone.

Hal inilah yang mendorong konsep bank digital di Indonesia menjadi kenyataan bagi masyarakat. Selain itu, pandemi Covid-19 yang juga belum berakhir semakin mendorong konsep bank ini untuk segera lahir di Indonesia.

Mengingat karena keterbatasan gerak masyarakat dalam masa pandemi ini, banyak lini bisnis saat ini beralih dari operasional secara konvensional menjadi digital. 

Pertimbangan-pertimbangan diatas adalah beberapa alasan utama mengapa konsep bank ini perlu lahir di Indonesia dan saat ini bank-bank umum pun sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan lisensi resminya.

Baca juga: Indonesia Belum Bisa Cashless Society, Less Cash Society Adalah Jawabannya

Startup dan Bank Konvensional yang ‘Berebut’ Lisensi

Seperti yang kita ketahui, di Indonesia saat ini tidak hanya bank konvensional saja yang menyediakan layanan simpan pinjam uang. Apalagi di era industri 4.0 dimana banyak lini bisnis beralih dari sistem yang konvensional ke sistem komputasi awan serta komputasi kognitif yang mendukung lahirnya banyak startup besar di Indonesia.

Sebut saja Gojek, Tokopedia, Traveloka, Ruangguru, dan yang lainnya merupakan beberapa nama startup besar anak bangsa yang besar di Indonesia. Salah satu startup yang mengajukan lisensi bank digital adalah Gojek dengan Bank Jago.

Bank Jago sendiri adalah layanan bank digital dimana pengguna Gojek nantinya dapat membuka rekening Bank Jago langsung melalui aplikasi Gojek serta mengelola rekeningnya melalui aplikasi Gojek langsung. Selain Bank Jago dari ranah startup, BCA dan Maybank juga sudah mendaftarkan lisensi untuk operasional bank digital di Indonesia.

BCA nantinya akan membuka Bank Digital BCA untuk layanan perbankan digital mereka, sedangkan Maybank akan membuka Bank Net Syariah sebagai layanan perbankan digital mereka. Wah, ternyata sudah banyak ya yang mengajukan lisensi ke OJK.

Namun, meskipun demikian, bank-bank besar di Indonesia terbilang lambat dalam menjawab kebutuhan akan bank digital di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jasa keuangan non-perbankan yang menyediakan fasilitas bagi masyarakat melalui OJK.

Tetapi, tak perlu menunggu lama lagi, karena sebentar lagi bank-bank besar di Indonesia akan beralih ke bank digital dengan dikeluarkannya regulasi terkait bank digital. Jika melihat perilaku masyarakat Indonesia, maka hampir dapat dipastikan bahwa bank digital berdiri di ladang basah di Indonesia.

Bagi bank konvensional yang tidak mau beralih atau terbilang lambat dalam beralih, maka harus bersiap untuk termarginalisasi oleh teknologi serta para milenial yang hampir setiap hari bergantung pada smartphone-nya.

The post Regulasi Bank Digital di Indonesia Segera Terbit, Startup & Bank Berlomba Mendapatkan Lisensi! appeared first on 101Wired.