Perkembangan teknologi yang pesat selalu dibarengi dengan sisi gelap dunia siber. Jika penggunaan teknologi digital tidak dibarengi dengan literasi digital yang baik, maka banyak resiko yang harus dihadapi. Yang paling umum terjadi yakni kebocoran data pribadi yang dapat menjadi sumber dari panjangnya daftar kejahatan siber. 

Daftar Panjang Kasus Kebocoran Data

Sempat gempar di tahun lalu, 91 juta data Tokopedia Bocor, pelaku menjual data di darkweb berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel, dan password. Semua dijual dengan harga US$ 5.000 atau sekitar Rp 74 juta. 

Masih di tahun 2020, kita tentu ingat insiden zoombombing  Wakil Presiden RI. Tepatnya di akhir Juni 2020, webinar di Zoom yang dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin diduga diretas. Saat Wapres berbicaa, tiba-tiba tampilan layar Ma’ruf Amin penuh dengan  coretan. Aksi peretasan tersebut terjadi di hadapan ribuan orang yang menjadi peserta webinar. 

Pada Agustus 2020, terjadi kasus peretasan situs berita Tempo.co dan Tirto. Pemimpin Redaksi (Pemred) Tempo.co saat itu memberi keterangan, “Muncul warna hitam dan muncul lagu Gugur Bunga, di dalamnya ada pesan-pesan yang terkait dengan stop hoax, jangan bohongi rakyat Indonesia, kembali ke etika jurnalistik yang benar, patuhi Dewan Pers. Jangan berdasarkan orang yang bayar saja. Itu sampai jam 1 kurang sepuluh,” katanya.  

Dan yang terbaru, masih lekat diingatan kita kasus kebocoran 279 data pribadi masyarakat Indonesia pada awal Juni lalu. Kebocoran ini berasal dari data BPJS yang diduga dijual ke forum peretas Raid Forum pada 12 Mei 2021. Menurut Laporan Indonesia Cyber Security independent Resilience Team (CISRT) insiden ini mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian materil mencapai Rp 600 triliun. 

Kini, isu kebocoran data kembali menyeruak. Kali ini muncul dugaan data KTP  dengan potret diri (selfie) bocor dan diperjualbelikan di media sosial. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) polri tengah menyelidiki isu ini. namun belum dapat dijelaskan secara rinci mengenai kebenaran isu tersebut. 

Sistem Keamanan Indonesia 

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan keamanan siber di Indonesia pada 2020 membaik. Indonesia duduk di peringkat ke 21 dari 76 negara. Pun demikian BSSN juga memaparkan bahwa kasus kebocoran data akibat Malware Information Stealer sepanjang tahun 2020 mencapai 79.439 kasus. Target pencurian informasi terbesar berada di sektor pemerintahan sebanyak 40%, disusul oleh sektor keuangan sebesar 27%, dan sektor telekomunikasi sebesar 15%. Selanjutnya sektor penegakan hukum 9%, transportasi 8%, dan BUMN lainnya 1%. 

Berdasarkan hasil monitoring keamanan siber BSSN tahun 2020, informasi yang dicuri umumnya berupa username dan password yang berkaitan. Informasi tersebut sebagian besar masih valid dan dapat digunakan untuk mengakses sistem elektronik pada sektor yang terdampak. 

Berdasarkan laporan data keamanan siber dari compritech.com, hingga 24 Maret 2021, Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara yang keamanan sibernya paling buruk. 

Pratama persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber (CISSReC), mengatakan, bahwa Cyber Security Index menetapkan Indonesia dalam peringkat ke 40 keamanan siber. Menurutnya peringkat 40 sebenarnya berada pada ranking yang sedang-sedang saja, namun dalam persoalan keamanan siber, hal tersebut bukanlah produk akhir.

“Artinya ketika membeli satu server yang paling mutakhir, sistem operasi paling baru sekalipun, bukan berate cukup. Bisa jadi saat ini kuat, besok tidak kuat. Seperti kita sakit, saat ini flu, besok sembuh. Tapi bukan berarti tidak bisa kena flu lagi kan? Sama seperti ini, sistem keamanan itu  adalah pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus, tidak bisa  hanya bilang sekarang aman, lalu tidak ada yang perlu dilakukan lagi. Ini seperti polisi dan penjahat, kejar-kejaran terus,”  ujarnya dalam diskusi Bersama radio Sonora, beberapa waktu lalu.

Dari data paparan publikasi hasil monitoring keamanan siber tahun 2020, BSSN mendeteksi adanya kasus siber kriminal Email Phising sebanyak 2.549. 55,63% dilakukan pada siang hari atau jam kerja. Email Phising adalah usaha untuk mendapatkan informasi penting dan rahasia secara tidak sah, seperti User ID, Password, PIN, informasi rekening bank, informasi kartu kredit, dsb. Dari data kasus Phising tersebut, 66% target Email Phising adalah email grup, 15 % email pribadi, dan 19% lainnya tidak terdeteksi. 

Baca juga:

Sementara di tahun yang sama ada 9.749 Kasus Web Defacement. Yakni Tindakan mengubah tampilan halaman utama sebuah website. Korban peretasan ini paling dominan dialami oleh situs Pendidikan tinggi atau akademik, sebanyak 35%, situs pemerintah daerah sebanyak 32%, dan situs swasta 21%. Tindak pretasan ini juga dominan dilakukan pada hari kerja.

Kasus data breach di Indonesia  atau kebocoran data  pribadi, menjadi komoditas target pencurian. Kecendrungannya akan sama di tahun 2021. Yang harus dicermati dari kasus ini adalah  sejumlah kasus kebocoran data  terjadi karena kesalahan konfigurasi/ kerentanan yang ada inhern dalam aplikasi. Misalnya ada informasi sensitif yang dapat diakses secara langsung, karena kesalahan direktori. Ada juga kasus kebocoran data karena backup data yang dilakukan admin sebuah aplikasi disimpan dalam public  directori, atau diakses secara publik sehingga pihak manapun yang tidak terotentifikasi dapat mengunduh data tersebut. Terakhir, cukup melegakan, password yang terdampak pada kasus kebocoran data umumnya telah diproteksi dengan algoritma hence tertentu sehingga membuat peretas ini sulit menemukan data password pengguna. 

KASUS KEBOCORAN DATA LAYANAN ELEKTRONIK

Mei, Tokopedia, 91 juta data

Nov, Red Doorz 5,8 juta data

Nov, Cermati 2,9 juta data

Jul, Kredit Plus, 890 ribu data

Secara  mandiri masyrakat bisa mengamankan data pribadi dengan upaya mengganti password secara berkala, tidak mengklik tautan link sembarangan, tidak memberitahu kode rahasia atau password, dsb. Namun  Jika kebocoran data bersumber dari suatu aplikasi atau layanan elektronik  atau institusi pemerintah seperti banyak kasus yang terjadi di Indonesia, maka masyarakat sulit untuk melakukan pencegahan mandiri. Pratama Persadha mengatakan, yang kebanyakan terjadi saat suatu institusi atau layanan elektronik mengalami kebocoran data, maka pihak tersebut juga merasa sebagai korban, padahal pihak pihak tersebut yang mengumpulkan data masyarakat memiliki kewajiban melindungi data data yang sudah mereka koleksi. Hal ini dikarena Indonesia masih belum memiliki Undang-undang perlindungan data pribadi.

“Sampai saat ini tidak ada sanksi yang bisa menjerat lembaga-lembaga yang membocorkan data masyarakat indonesia. Karena kita tidak ada UU nya. Harusnya ada UU perlindungan data pribadi. Akhirnya instusi yang megalami kebocoran data itu juga (merasa) menjadi korban. Padahal nggak dong, seharusnya (insitusi) sebagai pelaku juga karena mereka mengkoleksi data masyarakat,” kata Pratama.

Apa yang dapat terjadi jika data bocor?

Ada beberapa kemungkinan bahaya yang harus kita waspadai dan dapat menjadi indikasi bahwa data pribadi kita telah bocor ke pihak-pihak lain. Diantaranya: 

• Telemarketing. Jika kita sering mendapat penawaran sebuah produk atau jasa melalui telepon atau email , terlebih jika pihak yang menawarkan jasa/barang tersebut sudah mengetahui nama lengkap kita. Maka bisa jadi nomor telepon kita sudah bocor ke pihak pihak lain. Seperti misalnya penawaran kartu kredit, penawaran pinjaman online, iklan, dsb. Inilah yang paling sering terjadi di masyarakat.
• Phising Scamming atau usaha untuk melakukan penipuan dengan mengiming-imingi korban hadiah besar. Biasanya Pelaku akan menyebutkan data data korban seperti nama, alamat, umur, atau user ID dalam suatu layanan elektronika milik korban, sehingga membuat korban lebih percaya dan terjerat. 
• Pencurian uang digital sangat memungkinkan terjadi jika data-data korban sudah dicuri dari sebuah layanan dompet  digital, atau akun e-commerce. 
• Dalam kasus yang lebih serius, bisa terjadi pengalihan rekening bank. 
• Jika data foto KTP dan foto selfie  yang berhasil  dicuri, maka dapat dijadikan data untuk mengajukan pinjaman online (pinjol), terutama pinjol ilegal yang kini marak beredar. Mengingat syarat pengajuan pinjol ilegal cukup mudah.

BSSN, dalam paparan publikasi hasil monitoring keamanan siber tahun 2020, memaparkan beberapa hal yang membuat suatu informasi dapat dicuri dengan mudah. 

1. Pengguna tidak menyadari perangkatnya telah terinfeksi malware pencuri informasi
2. Pengguna jarang mengganti password secara berkala
3. Pengguna menggunakan password yang sama untuk beberapa layanan sistem elektronik 
4. Pengguna tidak memiliki end point protection pada perangkatnya untuk mendeteksi adanya malware

Beberapa Upaya Ini Bisa Kita Lakukan

Ada beberapa upaya mandiri yang dapat kita lakukan untuk menghindari data pribadi kita dicuri. Yang paling mudah menurut ketua CISSReC, Pratama Persadha adalah mengubah password akun secara berkala, jangan gunakan password yang sama untuk akun yang berbeda, hindari mengklik tautan link yang disebarkan melalui pesan sms atau aplikasi percakapan.  Sementara sebagai upaya menghindari pencurian foto ktp dan foto selfie, Alfons Tanujaya, Pakar Keamanan Cyber, seperti dilansir dalam CNN Indonesia menyarankan agar setiap kali kita melakukan verifikasi foto selfie untuk layanan elektronik tertentu, usahakan memakai baju bermotif agar sulit diedit. Pastikan juga untuk memakai baju yang berbeda-beda untuk tiap verifikasi foto selfie di akun yang berbeda-beda. 

Namun seperti halnya Pratama Persada, Peneliti Keamanan Siber, Teguh Aprianto dalam Diskusi Publik Perlindungan Konsumen “Ratusan Juta Data Pengguna Media Sosial di Jebol’ di kanal Youtube BPKN-RI beberapa waktu lalu, juga mengatakan jika kebocoran data berasal dari situs institusi pemerintah atau situs situs layanan elektronik lain, sesungguhnya tidak ada yang bisa kita lakukan sebagai konsumen.

Maka hal tersebut seharusnya dapat  menjadi dasar kuat penyusunan Undang-Undang  Perlindungan Data Pribadi harus disegerakan.

Rani R, Jakarta

The post Seberapa Aman Data Kita Dilindungi di Indonesia appeared first on 101Wired.

Indosat bukan operator seluler pertama yang meluncurkan 5G, sebelumnya PT. Telkomsel sudah lebih dulu mendapatkan SKLO layanan 5G dari Kkemeninfo pada 24 Mei lalu. PT. Telkomsel kemudian resmi meluncurkan jaringan 5G pada 27 Mei, yang dapat dinikmati secara terbatas dan bertahap di 6 lokasi residensial di wilayah Jabodetabek, serta kota-kota lain seperti Solo, Medan, Balikpapan, Denpasar, Batam, Surabaya, Makassar, dan Bandung.

Pemerintah memang sedang menggenjot transformasi digital di Indonesia. Berdasarkan data Speedtest Global Index pada Januari 2020, Indonesia memiliki kecepatan akses internet mobile broadband dengan kecepatan download rata-rata 14,16 Mbps dan upload 9,50 Mbps, dan mendudukkan Indonesia pada peringkat 120 dunia. Kecepatan tersebut berada di bawah kecepatan akses rata-rata dunia, dengan kecepatan download 31,95 Mbps dan upload 11,32 Mbps. Untuk kecepatan fixed broadband, Indonesia menduduki peringkat 115 dengan kecepatan download 20,60 Mbps dan upload 12,53 Mbps, masih jauh di bawah rata-rata kecepatan fixed broadband dunia yakni sebesar 74,32 Mbps untuk download dan upload 40,83 Mbps.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ismail mengatakan kehadiran 5G diharapkan akan mendorong transformasi digital pada empat sektor strategis, yakni infrastruktur digital, pemerintah digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

SIAPKAN LINGKUNGAN UNTUK JARINGAN 5G

Untuk mendukung implementasi teknologi 5G di Indonesia, pemerintah telah menyiapkan beberapa kebijakan yang komprehensif, “Regulasi, ketersediaan spektrum frekuensi radio, model bisnis yang efisien dan fleksibel, infrastruktur yang memadai, serta kesiapan perangkat, ekosistem, dan talenta digital,” jelas Ismail dalam Webinar “5G dan Peran Insinyur Elektro dalam Pengembangan Transformasi Digital Indonesia.

Menkominfo, Johnny G Plate menegaskan soal dua kebijakan guna mendukung pengelolaan spektrum 5G di Indonesia. Kebijakan pertama yakni kebijakan netral, di mana operator seluler dapat memanfaatkan pita frekuensi radio yang telah ditetapkan di dalam izinnya untuk mengimplementasikan teknologi 5G agar lebih efisien dan menjadi semakin kompetitif.

“Operator seluler memiliki kesempatan untuk memilih teknologi netral yang cocok dengan pertimbangan bisnis dan keadaan di lingkungan opeselnya masing-masing. Kami mengharapkan pilihan tersebut dapat mendukung penyelenggara layanan telekomunikasi seluler untuk mengembangkan ekosistem teknologi,” Ujar Johnny dalam rilis resmi Kominfo.

Kebjijakan kedua berkaitan dengan Program Farming dan Refarming Frekuensi untuk menyediakan tambahan pita-pita frekuensi baru yang dapat dimanfaatkan oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

“Untuk mengembangkan kapasitas dan kualitas layanan 5G bagi masyarakat. Lelang frekuensi yang dilakukan sebelumnya termasuk ke dalam kebijakan farming, sedangkan upaya digitalisasi penyiaran yang tengah dilakukan masuk ke dalam upaya refarming,” papar Menkominfo.

Menurutnya kebutuhan spektrum frekuensi untuk mendukung jaringan 4G dan 5G dI Indonesia hingga tahun 2024, setidaknya sebanyak 2. 047 Mhz. Hingga saat ini Indonesia baru menggunakan sekitar 737 Mhz untuk keseluruhan operasi telekomunikasi. Artinya pemerintah perlu melakukan farming dan refarming spektrum sebanyak 1.310 MHz, atau hampir dua kali lipat dari kapasitas kebutuhan saat ini.

Pembangunan infrastuktur internet pun akan terus di genjot. Ada 12.548 desa yang saat ini sedang digenjot pembangunan infrastruktur internetnya, sehingga pada 2024 diharapkan seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sudah di cover oleh Base Transceiver Station (BTS).

Selain itu untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah ada di Indonesia, pemerintah akan meluncurkan High-Throughput Satellite Satria-1 yang rencananya akan beroperasi pada kuartal III 2023. Satelit ini digadang-gadang akan menjangkau 150 ribu titik layanan publik di Indonesia yang belum dapat akses internet lantaran tidak terjangkau oleh kabel serat optik. Proyek satelit SATRIA yang sudah dimulai pada masa kepemimpinan mantan Kominfo Rudiantara ini dikatakan memiliki kapasitas 150GB dengan biaya Rp 6,9 triliun.

Menkominfo dalam rilis resminya mengatakan saat ini Indonesia menggunakan 9 satelit untuk keperluan kapasitas telekomunikasi dan 5 satelit untuk mendukung layanan akses internet masyarakat. Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ismail mengatakan, salah satu prasyarat implementasi 5G adalah fiberisasi. Sebagai catatan, hingga September 2020, jumlah fiberisasi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan investasi dan jasa penunjang telekomunikasi terbesar di Indonesia, Sarana Menara Nusantara (TOWR) mencapai 37.000. TOWR menyewakan dan melakukan perawatan menara telekomunikasi nirkabel untuk semua operator telekomunikasi di Indonesia. Wakil Direktur Utama TOWR mengungkapkan tahun ini, perusahaan berfokus untuk meningkatkan jumlah fiberisasi. Ia juga mengungkapkan penambahan menara telekomunikasi tahun ini ditargetkan sebanyak 500-1.000 menara baru. Sementara untuk target colocation tahun ini ditargetkan tumbuh 2.000 sampai 3.000 menara.

PITA FREKUENSI YANG IDEAL

Laporan GSM Association (GSMA), berjudul “5G Spectrum: GSMA Public Policy Position, yang dipublikasikan pada Maret 2020 lalu menyebutkan bahwa pita frekuensi 2,5 GHz di rentang 3,3 GHz- 3,8 GHz cukup umum digunakan di beberapa negara yang telah menggelar 5G seperti Korea Selatan. Namun di sisi lain, jumlah negara yang menggunakan pita frekuensi 3,8 GHz-4,2 GHz juga mulai meningkat. Negara-negara yang menjadi pengguna awal 5G seperti China dan Jepang, bahkan menggunakan pita frekuensi 4,5 GHz – 5 GHz. Kendati demikian, GSMA melaporkan beberapa negara juga berencana mengadopsi spektrum 2,3 GHz, 2,5 Ghz atau 2,6 Ghz. Untuk lower band, pita frekuensi 700 Mhz menjadi prioritas Eropa untuk menggelar 5G, demi mendapatkan cakupan yang luas. Sementara pemerintah AS, memilih menggunakan pita frekuensi 600 Mhz di layer tersebut.

Koordinator Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Adis Alifiawan menjelaskan jaringan 5G yang saat ini kita nikmati di Indonesia, berada di frekuensi 2,3 Ghz atau Middle Band. Coverage dan kapasitasnya juga lebih besar daripada yang Low Band,” tuturnya dalam Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) Indonesia Maju dengan 5G, dari Ruang Media Center Kominfo, Jakarta, awal bulan lalu.

Baca juga: Apakah Indonesia Sudah Siap Dengan 5G?

PERCEPATAN AKSES INTERNET UNTUK WILAYAH TERTINGGAL

Namun seiring dengan langkah optimis pemerintah menggenjot digitalisasi di Indonesia, muncul nada-nada nyinyir di tengah masyarakat. Pasalnya ditengah peluncuran teknologi 5G yang sudah bisa diakses di beberapa kota besar di Indonesia, masih banyak daerah-daerah tertinggal yang kesulitan akses internet. Terlebih sejak hampir seluruh kegiatan tatap muka beralih menjadi daring di tengah pandemi.

Masih jelas di ingatan menyoal 47 siswa/i di NTT terpaksa melaksanakan Ujian Akhir Sekolah berbasis digital di tenda darurat yang didirikan di tengah hutan agar mendapat akses internet April lalu. Belum lagi seorang mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) di Toraja terpaksa jalani ujian proposal secara online di tengah hutan pinus untuk mendapatkan sinyal internet Mei lalu.

Ketersediaan akses broadband yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia,menjadi salah satu penghambat digitalisasi di semua sektor. Dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia, terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau internet 4G. Dengan 9.113 desa/kelurahan diantaranya merupakan wilayah 3T (non komersial), dan 3.435 desa/kelurahan lainnya merupakan wilayah non 3T (komersial).

Mengatasi hal tersebut pemerintah telah menyiapkan skema percepatan penyediaan akses internet yang akan ditargetkan pada 9.113 desa di wilayah non komersial. Pasalnya coverage seluler 4G masih terkonsentrasi di wilayah komersial seperti di Pulau Jawa, Sumatera, dan sebagian Kalimantan.

Untuk memenuhi target 9.113 desa di wilayah non komersial agar segera terlayani internet 4G, Kemenkominfo akan membangun dan menyediakan BTS seluler 4G. Pada tahun 2020, pembangunan BTS telah dilakukan pada sebanyak 1.679 lokasi. Sementara 3.435 desa di wilayah komersial yang belum terlayani internet 4G ditargetkan seluruhnya akan dituntaskan hingga tahun 2024.

Rani R, Jakarta

The post Menakar Kesiapan 5G di Indonesia appeared first on 101Wired.

Salah satu bursa yang mengajukan sebagai penyelenggara bursa kripto adalah Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau disebut juga Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Jericho Biere, Manajer Research and Development ICDX menjelaskan bahwa di bursa ICDX transaksi kripto tidak dikategorikan sebagai transaksi bilateral ataupun multilateral, karena transaksi fisik aset kripto terjadi di Pedagang Pasar Fisik Aset Kripto. Perdagangan aset kripto sendiri saat ini sudah berjalan. Namun mekanisme yang sudah berjalan tersebut nantinya akan terintegrasi dengan mitigasi resiko melalui skema ekosistem perdagangan aset kripto melalui bursa dan Lembaga kliring.

Dikatakan bahwa bursa ICDX dan lembaga kliring ICH akan melakukan mitigasi resiko terstruktur dengan mekanisme pelaporan transaksi real-time di bursa, disertai beberapa lapisan verifikasi dan penjaminan transaksi dengan analisis yang komprehensif. Selanjutya untuk keamanan data informasi, masing-masing pedagang aset kripto diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi yang terjadi. Selain itu Lembaga kliring akan mengawasi aset kepemilikan yang disimpan oleh pengelola tempat penyimpanan aset kripto serta perputaran dana nasabah yang tersimpan pada bank penyimpan aset kripto.

Jericho memprediksi akan terjadi perkembangan sangat besar dan mencakup lebih banyak pasar dibandingkan saat ini. Hal ini terkait dengan pemanfaatan teknologi blockchain dalam dunia finansial, “Keterkaitan teknologi dan dunia finansial yang semakin lama semakin erat akan menjadi pondasi pengemabangan aset kripto untuk berbagai kebutuhan dan menjadi sebuah ekosistem perdagangan terintegrasi,” ujarnya dalam penyataan resmi kepada buletin Bappebti.

Pesona Aset Kripto

Bappebti mencatat jumlah investor aset kripto per akhir Februari 2021 mencapai 4,2 juta orang, hampir menyamai jumlah investor di pasar modal (saham, obligasi, reksadana, dan lainnya) yang mencapai 4,5 juta orang. Padahal tahun lalu investor aset Kripto baru mencapai 2 juta orang. Data terbaru Bappebti, Hingga Mei 2021 tercatat total transaksi aset kripto di Indonesia telah mencapai Rp 370 triliun yang ditransaksikan oleh 6,5 juta orang. Padahal di bulan Maret 2021 lalu, total transaksi aset kripto di Indonesia baru mencapai Rp 126 triliun.

Data dari Statista menyebutkan penyedia uang kripto di seluruh dunia saat ini mencapai 4.501 koin, padahal di tahun 2013 hanya ada 66 koin kripto termasuk bitcoin.

Begitu juga dengan harga aset kripto yang melambung tinggi. Mari kita lihat perkembangan bitcoin, salah satu aset kripto yang paling besar pangsa pasarnya. Bitcoin juga merupakan aset kripto pertama yang diluncurkan pada tahun 2009, dan kini merupakan aset kripto yang paling mahal diantara aset kripto lainnya..

Data dari Statista tahun 2021, harga bitcoin pertama kali pada Oktober 2013 sebesar US$ 196,02, kini harga bitcoin per 28 Juni 2021 mencapai US$34. 213 per koinnya setelah sebelumnya melonjak hingga US$ 58. 734 pada maret 2021. Harga tersebut merupakan harga tertiunggi bitcoin sejak 2013 hingga sekarang.

Sigit Tanoko, Investor Bitcoin dan influencer dalam salah satu video di kanal sosial medianya mengatakan ada beberapa keuntungan investasi bitcoin, diantaranya; likuiditas tinggi, tidak ada hari libur di market cryptocurrency, tidak seperti forex yang hanya senin-jumat. Kapanpun pemilik bitcoin bisa melakukan cash out, sarana transfer instan kemanapun dengan fee yang rendah, karena jumlah bitcoin terbatas, maka semakin lama nilai uang bitcoin akan semakin tinggi, bitcoin adalah jaringan yang terdesentralisasi, banyak negara yang menerima bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, Philipina, Thailand, Singapore, USA , Jepang, Swiss, harga cryptocurrency akan bertambah nilainya seiring bertambahnya user bitcoin, investor menguasai 100% uangnya.

Iman Sugema, Pakar ekonomi dan perbankan menilai perkembangan kripto yang begitu pesat butuh naungan peraturan agar dapat dikendalikan, “ini kan lebih pada kanalisasi dari aset kripto yang memang bertebaran, berserakan tanpa bisa dikendalikan, itu dalam jangka panjang tidak bagus untuk perekonomian, pembangunan. Ekonomi membutuhkan keteraturan. Kalau tanpa aturan nanti. Kalua sizenya masih kecil tidak masalah, kalau besar harus diregulate dengan baik,” ujarnya dalam diskusi INDEF bertema Plus-Minus Investasi Kripto beberapa waktu lalu.

Baca juga: Mimpi Bank Indonesia Ciptakan Digital Rupiah, Mata Uang Digital Milik Indonesia


Resiko Investasi Aset Kripto

Pun perkembangan harganya yang fantastis sangat menggiurkan, namun investasi ini bukan tanpa resiko. Pergerakan yang fluktuatif membuat aset kripto menjadi investasi yang beresiko tinggi. Stephanus Paulus Lumintang, Direktur Utama Jakarta Future Exchange (JFX) mengatakan para investor dan calon investor aset kripto perlu memahami resiko atas volatilitas dari harga aset kripto, karena pergerakan harganya sangat cepat dan volatilitas sangat tinggi, “gunakan dana yang benar-benar tidak mengganggu operasional kehidupan atau pun kebutuhan yang mendesak lainnya, pilihlah jenis aset kripto yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti,” ujar stephanus.

Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh Eko Listiyanto, Wakil Direktur INDEF. Menurutnya investasi aset kripto cocok untuk investor dengan tipe risk taker , atau orang-orang yang berani mengambil resiko dalam berinvestasi, “fluktuasi yang tinggi dalam keuangan biasanya tidak match dengan janji keuntungan tetap. Itu agak sulit dimengerti jika ada yang bilang investasi ini menjanjikan keuntungan tetap,” ujarnya dalam webinar INDEF bertema plus-Minus Investasi Aset Kripto.

Selain itu, Eko juga menilai perlunya memperhatikan jaminan keamanan dan keberlangsungan dalam investasi ini. Menurutnya Kripto naik tidak hanya karena digitalisasi, namun juga karena ekonomi global sedang lesu akibat pandemi, saham-saham berguguran. Yang menjadi pertanyaan adalah Jika nanti ekonomi sudah membaik, apakah aset kripto, masih menjadi pilihan investasi? Atau masyarakat kembali memilih investasi konvensional seperti saham atau reksadana, dsb .

“Dari jenis krypto yang ditetapkan bappebti pun sulit menentukan standarisasi nilai produk kripto ini ya, karena tidak ada pembandingnya. Minat? Ini mirip dan saya masih membayangkan kayak bunga gelombang cinta beberapa tahun lalu yang ngetren. Hanya orang-orang yang suka sama tanaman itu yang menganggap bunga itu mahal.” Ujar Eko.


Rani R, Jakarta

The post Indonesia Menghadirkan Bursa Kripto appeared first on 101Wired.