Salah satu bursa yang mengajukan sebagai penyelenggara bursa kripto adalah Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau disebut juga Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Jericho Biere, Manajer Research and Development ICDX menjelaskan bahwa di bursa ICDX transaksi kripto tidak dikategorikan sebagai transaksi bilateral ataupun multilateral, karena transaksi fisik aset kripto terjadi di Pedagang Pasar Fisik Aset Kripto. Perdagangan aset kripto sendiri saat ini sudah berjalan. Namun mekanisme yang sudah berjalan tersebut nantinya akan terintegrasi dengan mitigasi resiko melalui skema ekosistem perdagangan aset kripto melalui bursa dan Lembaga kliring.

Dikatakan bahwa bursa ICDX dan lembaga kliring ICH akan melakukan mitigasi resiko terstruktur dengan mekanisme pelaporan transaksi real-time di bursa, disertai beberapa lapisan verifikasi dan penjaminan transaksi dengan analisis yang komprehensif. Selanjutya untuk keamanan data informasi, masing-masing pedagang aset kripto diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi yang terjadi. Selain itu Lembaga kliring akan mengawasi aset kepemilikan yang disimpan oleh pengelola tempat penyimpanan aset kripto serta perputaran dana nasabah yang tersimpan pada bank penyimpan aset kripto.

Jericho memprediksi akan terjadi perkembangan sangat besar dan mencakup lebih banyak pasar dibandingkan saat ini. Hal ini terkait dengan pemanfaatan teknologi blockchain dalam dunia finansial, “Keterkaitan teknologi dan dunia finansial yang semakin lama semakin erat akan menjadi pondasi pengemabangan aset kripto untuk berbagai kebutuhan dan menjadi sebuah ekosistem perdagangan terintegrasi,” ujarnya dalam penyataan resmi kepada buletin Bappebti.

Pesona Aset Kripto

Bappebti mencatat jumlah investor aset kripto per akhir Februari 2021 mencapai 4,2 juta orang, hampir menyamai jumlah investor di pasar modal (saham, obligasi, reksadana, dan lainnya) yang mencapai 4,5 juta orang. Padahal tahun lalu investor aset Kripto baru mencapai 2 juta orang. Data terbaru Bappebti, Hingga Mei 2021 tercatat total transaksi aset kripto di Indonesia telah mencapai Rp 370 triliun yang ditransaksikan oleh 6,5 juta orang. Padahal di bulan Maret 2021 lalu, total transaksi aset kripto di Indonesia baru mencapai Rp 126 triliun.

Data dari Statista menyebutkan penyedia uang kripto di seluruh dunia saat ini mencapai 4.501 koin, padahal di tahun 2013 hanya ada 66 koin kripto termasuk bitcoin.

Begitu juga dengan harga aset kripto yang melambung tinggi. Mari kita lihat perkembangan bitcoin, salah satu aset kripto yang paling besar pangsa pasarnya. Bitcoin juga merupakan aset kripto pertama yang diluncurkan pada tahun 2009, dan kini merupakan aset kripto yang paling mahal diantara aset kripto lainnya..

Data dari Statista tahun 2021, harga bitcoin pertama kali pada Oktober 2013 sebesar US$ 196,02, kini harga bitcoin per 28 Juni 2021 mencapai US$34. 213 per koinnya setelah sebelumnya melonjak hingga US$ 58. 734 pada maret 2021. Harga tersebut merupakan harga tertiunggi bitcoin sejak 2013 hingga sekarang.

Sigit Tanoko, Investor Bitcoin dan influencer dalam salah satu video di kanal sosial medianya mengatakan ada beberapa keuntungan investasi bitcoin, diantaranya; likuiditas tinggi, tidak ada hari libur di market cryptocurrency, tidak seperti forex yang hanya senin-jumat. Kapanpun pemilik bitcoin bisa melakukan cash out, sarana transfer instan kemanapun dengan fee yang rendah, karena jumlah bitcoin terbatas, maka semakin lama nilai uang bitcoin akan semakin tinggi, bitcoin adalah jaringan yang terdesentralisasi, banyak negara yang menerima bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, Philipina, Thailand, Singapore, USA , Jepang, Swiss, harga cryptocurrency akan bertambah nilainya seiring bertambahnya user bitcoin, investor menguasai 100% uangnya.

Iman Sugema, Pakar ekonomi dan perbankan menilai perkembangan kripto yang begitu pesat butuh naungan peraturan agar dapat dikendalikan, “ini kan lebih pada kanalisasi dari aset kripto yang memang bertebaran, berserakan tanpa bisa dikendalikan, itu dalam jangka panjang tidak bagus untuk perekonomian, pembangunan. Ekonomi membutuhkan keteraturan. Kalau tanpa aturan nanti. Kalua sizenya masih kecil tidak masalah, kalau besar harus diregulate dengan baik,” ujarnya dalam diskusi INDEF bertema Plus-Minus Investasi Kripto beberapa waktu lalu.

Baca juga: Mimpi Bank Indonesia Ciptakan Digital Rupiah, Mata Uang Digital Milik Indonesia


Resiko Investasi Aset Kripto

Pun perkembangan harganya yang fantastis sangat menggiurkan, namun investasi ini bukan tanpa resiko. Pergerakan yang fluktuatif membuat aset kripto menjadi investasi yang beresiko tinggi. Stephanus Paulus Lumintang, Direktur Utama Jakarta Future Exchange (JFX) mengatakan para investor dan calon investor aset kripto perlu memahami resiko atas volatilitas dari harga aset kripto, karena pergerakan harganya sangat cepat dan volatilitas sangat tinggi, “gunakan dana yang benar-benar tidak mengganggu operasional kehidupan atau pun kebutuhan yang mendesak lainnya, pilihlah jenis aset kripto yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti,” ujar stephanus.

Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh Eko Listiyanto, Wakil Direktur INDEF. Menurutnya investasi aset kripto cocok untuk investor dengan tipe risk taker , atau orang-orang yang berani mengambil resiko dalam berinvestasi, “fluktuasi yang tinggi dalam keuangan biasanya tidak match dengan janji keuntungan tetap. Itu agak sulit dimengerti jika ada yang bilang investasi ini menjanjikan keuntungan tetap,” ujarnya dalam webinar INDEF bertema plus-Minus Investasi Aset Kripto.

Selain itu, Eko juga menilai perlunya memperhatikan jaminan keamanan dan keberlangsungan dalam investasi ini. Menurutnya Kripto naik tidak hanya karena digitalisasi, namun juga karena ekonomi global sedang lesu akibat pandemi, saham-saham berguguran. Yang menjadi pertanyaan adalah Jika nanti ekonomi sudah membaik, apakah aset kripto, masih menjadi pilihan investasi? Atau masyarakat kembali memilih investasi konvensional seperti saham atau reksadana, dsb .

“Dari jenis krypto yang ditetapkan bappebti pun sulit menentukan standarisasi nilai produk kripto ini ya, karena tidak ada pembandingnya. Minat? Ini mirip dan saya masih membayangkan kayak bunga gelombang cinta beberapa tahun lalu yang ngetren. Hanya orang-orang yang suka sama tanaman itu yang menganggap bunga itu mahal.” Ujar Eko.


Rani R, Jakarta

The post Indonesia Menghadirkan Bursa Kripto appeared first on 101Wired.

Berbeda dengan uang elektronik yang dikeluarkan oleh swasta, mata uang digital, digital rupiah merupakan alat pembayaran digital yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). Aspek tanggung jawab menjadi pembeda di antara keduanya.

Uang elektronik yang bertanggung jawab atas instrumen pembayaran adalah perusahaan masing-masing, yang adalah pihak swasta. Sedangkan digital rupiah yang akan bertanggung jawab adalah bank sentral.

Mimpi Bank Indonesia menciptakan mata uang digital sederhananya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin hari beralih ke pembayaran digital. Selain itu, CBDC juga menjadi respon bank sentral atas kehadirannya mata uang digital lain seperti bitcoin.

Jika memang masyarakat membutuhkan, maka lebih baik bank sentral langsung yang menerbitkan mata uang digital. Sebab memiliki jaminan struktur yang lebih stabil dibandingkan bitcoin atau cryptocurrency lain yang cenderung fluktuatif.

Tiga Landasan BI dalam Menerbitkan Mata Uang Digital

Mewujudkan mimpi digital rupiah bukanlah perkara yang mudah, butuh persiapan yang matang. Guna mencapainya, Bank Indonesia mempertimbangan tiga hal yang menjadi landasan dalam menerbitkan digital rupiah.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan tiga landasan pertimbangan tersebut dalam konferensi pers virtual tentang hasil rapat Dewan Gubernur BI pada Mei 2021 silam.

Pertama adalah mata uang digital hanya boleh diterbitkan oleh BI, sebagai bank sentral, dan ditujukan sebagai alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Dalam konteks itu BI akan mengeluarkan CBDC sebagai alat pembayaran yang sah di NKRI,” tutur Perry Warjiyo dikutip dari tirto.id.

Kedua adalah mata uang digital diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Ketiga adalah BI akan menghadirkan pilihan instrumen pembayaran berbasis pada teknologi.

Menurut Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono saat ini Bank Indonesia masih memikirkan teknologi yang akan dipilih. Pilihan teknologi yang menjadi bahan pertimbangan BI di antaranya adalah blockchain dan crypto.

“Kemungkinan memang pakai blockchain, tetapi sebetulnya tidak harus blockchain. Kemungkinan akan pakai crypto karena agar lebih aman, tetapi juga ada beberapa alternatif lain. Nah pilihan-pilihan tadi itu, sedang kami siapkan,” tutur Erwin Haryono dikutip dari CNN.

Perjalanan Panjang Indonesia Menuju Mata Uang Digital

Perjalanan Indonesia menuju mata uang digital, digital rupiah sepertinya akan menjadi perjalan yang panjang. Erwin Haryono juga bahkan mengatakan bahwa bank sentral pun belum memiliki tahun pasti kapan CBDC-digital rupiah akan diterbitkan.

Sebagi perbandingan, mari menengok negara lain, misal China. Bank sentral China, PBOC (People’s Bank of China) merupakan salah satu bank sentral yang cukup agresif dalam menerbitkan CBDC.

Penggunaan mata uang digital, CBDC di China hingga saat ini saja masih berada di tahap eksperimen, belum sampai ke tahap pengganti mata uang konvensional.

Kemudian Swedia, salah satu negara yang unggul dibidang pembayaran non-tunai atau cashless. Lebih dari 80% transaksi keuangan di Swedia menggunakan cara non-tunai. Masyarakat Swedia sebagian besar lebih nyaman melakukan pembayaran secara cashless.

Swedia sebenarnya juga sudah lama mengembangkan mata uang digital dari bank sentral, disebut e-krona. Tetapi di negara sekelas Swedia pun, CBDC belum diterbitkan.

Baca juga: Melihat Peluang Masa Depan Bank Digital Di Indonesia

Salah satu faktor yang membuat CBDC belum terbit adalah dampak distorsi yang ditimbulkan oleh CBDC jika tidak dirancang dengan bijaksana, tidak dirancang dengan sebaik mungkin.

Hal tersebut menjadi pertimbangan Bank Indonesia untuk merancang mata uang digital Indonesia, atau digital rupiah. BI pun terus berkoordinasi dengan bank sentral lain untuk mengkaji CBDC tersebut.

Terlepas dari itu, perjalanan Indonesia menuju mata uang digital pun diperberat dengan keadaan masyarakat yang belum sepenuhnya ‘melek’ dengan pembayaran digital. Berdasarkan survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, kurang lebih 73,88% masyarakat Indonesia masih menggunakan produk atau layanan keuangan dari sektor perbankan.

Tidak hanya itu, ketimpangan antara masyarakat kota dengan desa menjadi faktor tambahan. Sebagian besar user, pengguna alat transaksi digital masih didominasi oleh masyarakat perkotaan.

Guna mencapai tingkat penggunaan alat pembayaran digital yang merata di seluruh Indonesia pun masih menjadi pekerjaan besar. Apa lagi untuk loncat lebih jauh ke penggunaan mata uang digital yang akan menggantikan mata uang konvensional.

The post Mimpi Bank Indonesia Ciptakan Digital Rupiah, Mata Uang Digital Milik Indonesia appeared first on 101Wired.